Langkah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah PT Freeport

Nicholas   June 21, 2018   Comments Off on Langkah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah PT Freeport

Masalah Freeport memang sudah menjadi agenda tahunan yang masih simpang siur atas penanganannya. Dari dulu bangsa Indonesia hanya menjadi penonton di saat kekayaan tambang dijual di pasar bebas oleh PT Freeport. Akan tetapi sekarang pemerintah sudah mulai menemukan solusi atas masalah tersebut dengan wacana divestasi Freeport. Kesepakatan awal atau Head of Agreement dari divestasi memang telah disepakati sehingga peluang pemerintah Indonesia untuk menguasai 51% saham Freeport bisa terealisasi.

Mengenal Langkah Mengatasi Masalah PT Freeport Oleh Pemerintah Indonesia

Sudah sedari dulu memang kekayaan emas di Indonesia khususnya Papua dikelola oleh pihak asing. Seharusnya seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati semua hasil dari kekayaan yang dimiliki. Namun kesalahan yang dilakukan di masa lalu membuat PT Freeport mampu memiliki hak penuh atas kawasan pertambangan di Papua. Perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu menjadi dasar pegangan oleh PT Freeport untuk melakukan eksploitasi sumber daya emas di Papua.

Pemerintah Indonesia tidak hanya diam melihat peristiwa pengerukan emas olah PT Freeport. Pada tahun 2009 pemerintah membuat Undang-Undang resmi untuk mengatur pertambangan di wilayahnya. Undang-Undang no 4 tahun 2009 menggantikan peraturan pada tahun 1967 yang terkesan ketinggalan zaman. Undang-UndangĀ  no 4 tahun 2009 lebih mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan mensyarat, lingkungan hidup, dan lain-lainnya yang tidak ada pada Undang-Undang tahun 1967.

Walaupun undang-undangĀ  sudah dibuat, namun Freeport masih tetap tidak menghiraukan karena berpegang teguh dengan perjanjian yang dulu pernah dibuat. Tapi semua itu kini telah berubah. Pemerintah yang ngotot terus berusaha mendesak PT Freeport mendapatkan lampu hijau dengan ditanda tanganinya aturan mengenai divestasi Freeport.

Perjanjian ini menjadi jalan pembuka bagi pemerintah untuk bisa mengambil alih pengelolaan sumber daya emas di Papua. Melalui peraturan Undang-Undang no 24 tahun 2012 yang berisi bahwa perusahaan pertambangan asing yang beroperasi lebih dari 5 tahun harus mendivestasikan saham sebesar 51% kepada pemerintah. Walaupun tahap divestasi Freeport masih dalam tahap perjanjian awal, namun dengan telah ditanda tanganinya perjanjian tersebut kedua pihak telah sepakat tentang jual beli saham sehingga hanya tinggal menunggu terlaksananya saja.

Related posts: